Yogyakarta – Sabtu (26/11) Badan Standarisasi Nasional (BSN) Jakarta mengadakan koordinasi dan sosialisasi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DI Yogyakarta. Acara yang dihadiri oleh perwakilan BSN Jakarta tersebut menargetkan hingga tahun 2019, 10 ribu produk UMKM terstandarisasi SNI. Pada 2017 BSN memfasilitasi SNI produk tersebut secara gratis bagi pelaku UMKM terpilih.
Acara yang bertempat di Gedung UC Lantai 2 UGM ini didukung oleh BSN Jakarta, PLUT KUMKM Yogyakarta, TDA, Mastan, PUPUK, yang juga dihadiri sejumlah UMKM DI Yogyakarta yang sebelumnya melakukan pendaftaran dan seleksi. Panitia penyelenggara memang lebih mengutamakan pelaku UMKM yang memiliki produk makanan dan kerajinan khas Yogyakarta.
Wahyu Purbowasito Setyo Waskito selaku Kabid. Pangan Pertanian dan Kesehatan Pusat Perumusan Standar BSN Jakarta mengatakan, ada target hingga tahun 2019 rencana membina 10 ribu UMKM seluruh Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pihaknya masih banyak menemukan produk atau barang yang belum SNI.
”Acara ini sebagai langkah awal menjalin minat pelaku UMKM untuk serius memberi tanda SNI pada produknya. Pertemuan ini juga awal melakukan pembinaan. Mungkin tidak bisa selesai hari ini, karena memang perjalanan menerapkan SNI bukan hal yang mudah, tapi kami konsisten melakukan hal itu. Semoga peserta yang hadir saat ini memiliki komitmen akan hal itu,” katanya.
Wahyu melanjutkan, pihaknya menginginkan semua produk UMKM berlogo SNI. Maka harus mendahulukan mutu kualitas dari pada kuantitas terlebih dahulu. Standar Nasional dibuat menurut kaidah-kaidah internasional yang sudah ada. Bukan hanya diberlakukan untuk produk makanan, tetapi juga listrik dan lainnya juga harus mengikuti kaidah tersebut.
Diharapkan, SNI melancarkan efektifitas perdagangan dan perlindungan konsumen. Sedang tugas BSN adalah mengelola sistem standarisasi, contohnya membuat SNI. Selain itu menilai kesesuaian dengan cara menguji, mengukur, diinspeksi, mengawal untuk menjamin kesesuaian standar nasional maupun internasional. Melakukan metrologi (ukuran), misalnya standarisasi timbangan yang juga melibatkan kewenangan kementerian perdagangan. BSN juga memperjuangakan posisi Indonesia di forum Technical Barier to Trade (TBT).
”Dengan SNI semua siap menghadapi MEA,” ujarnya.
Langkah yang dilakukan BSN tersebut juga sesuai visi misi program Presiden Jokowi. Yaitu berdikari dalam bidang ekonomi. Pihak BSN berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui implementasi dan pengembangan SNI secara konsisten. Guna mendorong daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional. Selain itu, melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah.
”Diharapkan kalau semua sudah SNI, bisa diekspor. Bisa mampu untuk melakukan implementasi SNI. Karena standar, itu pasti sudah jelas dokumennya. Dokumen itu digunakan untuk sertifikasi atau berbentuk SNI. Sehingga menjadi jaminan suatu produk,” tambahnya.
Adapun manfaat SNI yaitu, menjadi acuan transaksi pasar untuk produk yang berkualitas, acuan industri dalam berproduksi, acuan pengamanan produk beredar di pasar, acuan masyarakat untuk hidup aman, nyaman, sehat, tertib, dan teratur. ”Sudah pasti kualitas terjamin, yang memiliki logo SNI akan ada pembimbingan berkala. Yang tak hanya produknya saja yang kami pantau, tetapi juga manajemen produksinya,” ungkapnya.
Melalui standar, produk Indonesia bisa Go Global. BAN Standar Internasional dan dukungan SNI berperan bagi pembangunan nasional. Sehingga BSN terus melakukan kajian strategi pembinaan penerapan SNI pada UMKM. ”Peserta yang hadir telah ditata, nanti akan dipilih UKM yang akan dibina. Tetapi yang menilai pihak lain bukan kami, kami hanya lakukan pembimbingan. Komitmen kami mutunya harus diutamakan. Nanti akan kami biayai. Jika diperlukan kami akan buat cluster agar mudah,” terangnya.
UKM Jogja Akui Sangat Terbantu Setelah Terdaftar SNI
Manfaat SNI juga dirasakan salah satu pelaku usaha pembuat mesin pengering laundry asal Padangan, Srimulyo, Bantul, Ashari yang mendapat pembinaan selama 1 tahun oleh BSN pusat. Hari dibina selama kurun waktu 1,4 tahun oleh pihak BSN, agar produknya bisa mendapat SNI. Usaha yang ia dirikan sejak 2008 itu kini mengalami banyak peningkatan dan pengembangan usai mendapat binaan.
”Selain meningkatkan pembelian, produk pun bisa berkembang yang semula berupa box dryer kini menjadi rotari dryer. Produk kami juga menjadi produk terbaik di hotel-hotel ternama, Alhamdulillah saat ini kami memiliki 28 karyawan yang semuanya lulusan SMK,” ungkap Ashari pemilik PT Hari Mukti Teknik yang menghasilkan produk Kanaba Mesin Laundry dan Rekayasa Teknik ini.
Ia melanjutkan, SNI itu keteraturan. Jadi semua data dan managerial harus rapi. Diharapkan para pengusaha harus bisa komputer dan internet. Hari dibina mulai dari sosialisai, implementasi, audit yang membutuhkan waktu satu tahun.
”Total bimbingan 1,4 tahun, tapi sebenarnya hanya 16 hari saja untuk bisa memperoleh SNI. Kami benar-benar dibina dan dibiayai. Kesimpulannya, teori dan praktik kolaborasi yang bagus. Saat ini kami sudah punya SNI dan ISO 2015. Hari ini saya beda dari 2 tahun lalu. Saya merasa lebih fresh dan bisa berbagi. Dahulu tempat produksi berantakan sekarang alhamdulillah tertata rapi. SNI memang dibutuhkan produsen, membuat barangnya bisa diterima pasar tanpa kebanyakan pertanyaan,” pungkasnya sambil tertawa.
Wahyu menambahkan, pihaknya berharap UMKM menerapkan SNI, mendapatkan sertifikat SNI, menjadi role model bagi UMKM yang lain, mampu berdaya saing (layak mendapat KUR), serta mendorong tumbuhnya beberapa UMKM di daerah.
Tim Liputan BisnisUKM
(Titis A. W)
Kontributor bisnisUKM.com wilayah Yogyakarta