izin imporImpor sebuah produk adalah untuk mendatangkan teknologi yang lebih canggih dan inovatif untuk menambah kekuatan di sektor industri Indonesia. Dan di dalam kenyataannya untuk mendapatkan barang yang canggih tidak perlu membeli barang yang baru. Barang yang bukan barupun asalkan kondisi bagus dan layak pakai masih dapat digunakan untuk menjalankan proses industri.

Video Praktisi

Melihat Peluang Bisnis di Sekitar Kita Lumica Jogja

A.  Tujuan

  1. Harga barang modal yang baru relatif mahal dan tidak dapat dijangkau oleh Dunia Usaha.
  2. Menjamin pemenuhan kebutuhan barang modal bukan baru di dalam negeri, baik untuk menunjang sektor riil.
  3. Lebih menghemat biaya untuk mendapatkan barang-barang yang canggih.

B.   Pokok-pokok pengaturan

  1. Impor Mesin dan Peralatan Mesin bukan baru yang termasuk diatur impornya adalah pos Tarif Nomor H.S 84.05 s/d 84.08; 84.10 s/d 84.12; 84.14; 84.16 s/d 84.31; 84/34; 84.39; s/d 84.49; 84.51 s/d 84.66; 84.68; 84.70; s/d 84.75; 84.77 s/d 84.80; 84.83; 84.85; 85.01 s/d 85.02; 85.14; 85.17; 85.24; s/d 85.26; 85.29; 85.39; 86.01 s/d 86.86.03; 86.06; 86.08 s.d 86.09; 88.01 s/d 88.04; 89.01 s/d 89.08; 90.02; 90.06 s/d 90.14;
  2. Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh industri rekondisi dan pengguna langsung.
  3. Sebelum barang modal bukan baru dipindah tangankan, diwajibkan kepada usaha rekondisi untuk melakukan perawatan dan memberikan pelayanan purnajual.
  4. Importasi barang modal bukan baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari Departemen Perdagangan.
  5. Persetujuan impor disertai kartu kendali untuk memonitor realisasi impor barang modal bukan baru yang ditandasyahkan oleh petugas Bea dan Cukai di masingmasingpelabuhan tujuan.

C.  Dasar Hukum

  1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/M/Kep/7/1997 tanggal4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/MDAG/ Per/12/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin Bukan Baru.

D.  Persyaratan

Mengajukan permohonan kepada Direktur Impor Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

  1. Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Rekondisi;
  2. Angka pengenal Importir Produsen (API-P);
  3. Angka pengenal Importir Terbatas (API-T);
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

E.  Persyaratan Tambahan

Dalam pengurusan syarat-syarat untuk mendapatkan izin impor barang bukan baru, ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan yaitu API-P atau Angka Pengenal Importir Produsen, API-T atau Angka Pengenal Importir Terbatas, dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Berikut ini beberapa persyaratan yang disiapkan untuk mengurus izin tersebut.

1.    Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Syarat :

  1. Foto Copy KTP Direktur Utama
  2. Foto copy Akta Pendirian dan SK Kehakiman Perusahaan
  3. Foto Copy Izin Domisili Perusahaan
  4. Foto Copy NPWP
  5. Foto Copy SIUP
  6. Surat kuasa
  7. Sewa Menyewa / PBB Kantor
  8. Asli TDP untuk Perubahan apabila ada perubahan

2.     Angka Pengenal Importir Produsen ( API-P)

Persyaratannya :

  1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
  3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
  4. Foto copy NPWP Perusahaan.
  5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.
  6. Foto Copy Izin Industri
  7. Foto copy SK Kehakiman.
  8. Foto copy TDP.
  9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).
  10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna
  11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P
  12. Foto copy paspor yg masih berlaku
  13. Surat Kuasa dalam Kop Surat
  14. Lokasi kantor siap disurvey

3.  Angka Pengenalan Impor Terbatas API-T

Syarat :

  1. Copy Ijin Investasi dari BKPM/BKPMD dan perubahannya
  2. Akta Pendirian & Perubahan dan Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM RI
  3. Copy Domisili Perusahaan, Copy NPWP & PKP dan TDP
  4. Copy Kontrak/Sewa/Bukti Kepemilikan Tempat Usaha
  5. Asli Susunan Pengurus dan Pemegang Saham
  6. Copy Pasport bagi Pengurus/P.Saham WNA
  7. KTP & NPWP Pengurus dan KTP Pemegang Saham bagi WNI
  8. Pas Photo 4 lembar (untuk yang menandatangani API) ukuran 2×3

Keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif, sehingga dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan sektor riil dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan barang-barang (mesin) bukan baru untuk mendorong kegiatan usaha industri. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri rekondisi dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan tambah hasil industri. Semoga dapat memberikan manfaat bagi anda. Ayo Berbisnis !!

sumber gambar: http://nospillsales.info/wp-content/uploads/2010/11/sold.jpg