Berita UKM

Pemerintah Bakal Salurkan Dana Bergulir Rp 1,5 triliun untuk UMKM

Pemerintah Bakal Salurkan Dana Bergulir Rp 1,5 triliun untuk UMKM

Pemerintah Bakal Salurkan Dana Bergulir Rp 1,5 triliun untuk UMKM (Foto : https://elshinta.com)

Pemerintah menambah dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2017 hingga Rp 1,5 triliun. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM (KUMKM), dana sebesar itu untuk membidik 120.292 UMKM mitra di seluruh Indonesia melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non-koperasi.

Direktur Utama LPDB-KUKM Kemas Danial dalam siaran persnya hari ini mengatakan bahwa pada sepanjang 2016, dana bergulir yang terserap mencapai Rp 1,05 triliun. “LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp 845,4 miliar”, jelas Kemas.

LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada mitranya yakni koperasi dan UKM sejak awal 2008 hingga 31 Desember 2016, sebesar Rp 8,08 triliun. Seluruh dana itu disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia.

Franchise King Coklat Premium

Franchise King Coklat Premium

Harga Promo 3,8 Juta Saja Mendapatkan Booth, Blender, X-Banner, 100 Bahan Baku Gratis, dan semua perlengkapannya.

Baca Juga Artikel Ini :

8 Tips Dapetin Modal Usaha Dari Dana CSR Perusahaan

Tips Mensiasati Minimnya Modal Usaha

Lebih lanjut, LPDB juga mencatat akumulasi realisasi pendapatan sejak 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1,12 triliun. “Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus sebesar Rp 625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh”, ucap Kemas.

Tenaga kerja

Catatan LPDB juga menunjukkan bahwa bahwa penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir hingga 31 Desember 2016 telah mencapai 1.759.608 orang.

Untuk tahun anggaran 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman, Kemas mengatakan akan menambah tiga unit Satuan Tugas Monitoring Daerah (STMD) di Provinsi Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, sudah ada dua STMD yakni di Surakarta untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, STMD di Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pada 2017 ini juga, LPDB akan membentuk direktorat syariah yang khusus menangani pengajuan pinjaman dengan pola syariah. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak Rp 1,48 triliun atau sebesar 18,31 persen dari total penyaluran dana bergulir sebagaimana disebutkan di atas.

Sumber