Asosiasi Konsultan Pendamping UMKM dan Koperasi Indonesia atau dalam Bahasa Inggris disebut Business Development Service-Provider (BDS) Wilayah Kalimantan Barat resmi dilantik di Hotel Navara, Pontianak, Jumat (1/4) pagi. Muhammad Fahmi, SE, Ak, MM yang merupakan ketua DBS Kalbar sekaligus ketua panitia acara mengatakan, DBS Kalbar merupakan provinsi ke-30 yang dilantik oleh DBS Indonesia Pusat. “Ada empat provinsi lagi yang belum dilantik,” ujarnya.
Fahmi mengibaratkan DBS semacam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dimana anggota IDI terdiri dari para dokter yang berpraktek secara umum maupun di rumah sakit. Sedangkan ‘rumah sakit’ bagi para pelaku UMKM disebut PLUT (Pusat Latihan Unit Terpadu).
Penasehat DBS Kalbar, Dr. Irfani Hendri, SE, MM sangat menyambut baik pelantikan para konsultan pendamping UMKM dan Koperasi ini. ia mengatakan bahwa program pendampingan ini sudah lama dinanti oleh para pelaku UMKM di Kalbar agar mereka dapat ‘naik kelas’ dari skala mikro ke skala kecil dan menengah.
“Saya harap dengan adanya para pendamping UMKM dan Koperasi ini, dapat menjadi wadah sinergisitas antara para pelaku UMKM dan dapat mendorong dan meningkatkan daya saing mereka terkait era pasar bebas MEA 2016,” kata Fani.
Baca Juga Artikel Ini :
Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Nasional Asosiasi BDS Indonesia Pusat, Cahyadi, mengungkapkan bahwa ini merupakan momentum berkumpulnya para konsultan pendamping UMKM dan Koperasi Kalbar untuk saling bersinergi dan mengolaborasikan keahlian dan kompetensi mereka dalam satu gerbong bersama.
Terkait MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), ia menekankan pada dua hal yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana mewujudkan daya saing UMKM kita dengan cara menguatkan kompetensi produk UMKM tersebut serta bagaimana keberpihakan pasar terhadap produk unggulan UMKM itu, termasuk regulasi yang memudahkan. “Pasar harus berpihak dan mendukung produk para pelaku UMKM Indonesia,” ujarnya.
Kepala Bidang Pendampingan Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM, Rizal Usman, SE, MM saat ditemui tim liputan bisnisUKM.com mengatakan Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia selama ini telah bermitra dengan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi BDS di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dalam mendampingi dan membina para pelaku UMKM dan Koperasi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri No 02 Tahun 2015 Tentang Fungsi dan Peran Konsultan Pendamping UMKM dan Koperasi.
“Ke depan, kami akan memperkuat standar kompetensi para pendamping sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,” ujar Rizal.
BINGUNG CARI IDE BISNIS ?
Dapatkan Ratusan Ide Bisnis Dilengkapi Dengan Analisa Usaha.
Hal ini penting dilakukan, termasuk mengembangkan pendampingan usaha berbasis Teknologi Informasi seperti memasarkan produk UMKM melalui jaringan online dan media sosial. Di era pasar bebas MEA 2016 ini, peran konsultan pendamping bagi pelaku UMKM sangatlah vital, di mana pekerja profesional dari seluruh negara ASEAN dapat mencari nafkah di tanah air.
“Jangan sampai Pelaku UMKM kita justru didampingi oleh konsultan dari luar negeri,” ujarnya.
Tim Liputan BisnisUKM
(/Vivi)
Kontributor BisnisUKM.com Kalimantan Barat
