Panduan Mengurus SNI

sniStandar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). SNI dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk. Produk yang kualitasnya tidak sesuai standar SNI, tidak diijinkan beredar di pasar.
Standar SNI dikenakan pada berbagai produk seperti tabung LPG, helm, lampu, kabel listrik, pupuk, kopi, teh, kakao, minuman, berbagai jenis minyak, gula, tepung, produk besi dan baja, kaca, karet, ban, dan berbagai bahan konstruksi. Bagi produsen, prosedur mengurus SNI tentu menjadi hal yang penting untuk dipahami.

Oleh karena itu, berikut  kami sampaikan tata cara permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan) Departemen Perindustrian (Deperin) seperti yang dipaparkan dalam dokumen LSPro-Pustan/P.19.:

1.       Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI
Daftar isian permohonan SPPT SNI dilampiri:

a.       Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) yang dilegalisir. Sertifikasi tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

b.      Jika berupa produk impor perlu dilengkapi sertifikat dari LSSM negara asal dan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan KAN.
Proses pada tahap pertama ini biasanya berlangsung selama satu hari.

2. Verifikasi Permohonan

LSPro-Pustan melakukan verifikasi meliputi : semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu penerjemah bahasa setempat untuk audit kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya (invoice) yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu waktu satu hari.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen

a.       Audit Kecukupan (tinjauan dokumen) : Memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan SPPT SNI akan ditolak.

b.      Audit Kesesuaian : Memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohonan SPPT SNI produsen ditolak.
Proses audit biasanya perlu waktu minimal 5 hari.

4. Pengujian Sampel Produk

Jika diperlukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium, pemohon menjamin akses Tim Asesor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. Sebaliknya, LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut. Pengujian dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen., diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi Label Contoh Uji (LCU) dan disagel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.

5. Penilaian Sampel Produk

Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil Uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak.

6. Keputusan Sertifikasi

Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel sehari.

7. Pemberian SPPT-SNI

LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi : kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajeman mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon.

8. Biaya Pengurusan SNI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2007, yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, biaya SNI sebagai berikut :

 

No.SatuanTarif (RP)
1.Biaya permohonanPer perusahaan100.000
2.Jasa asesor untuk audit kecukupanPer perusahaan500.000
3.Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di dalam negeri
– Biaya asesor.tenaga ahli/petugas pengambil contoh
Asesor kepala
Asesor
Tenaga ahli
Petugas Pengambil Contoh (PPC)
– Biaya per diem
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
1.000.000
750.000
500.000
500.000
150.000
4.Biaya proses sertifikasiPer tahun/SNI1.500.000
5.Biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasanPer tahun/SNI1.000.000
6.Biaya sertifikat untuk permohonan baruPer sertifikat100.000
7.Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di luar negeri
– Biaya asesor/tenaga ahli/petugas pengambil contoh
Asesor kepala
Asesor
Tenaga ahli
Petugas Pengambil Contoh (PPC)
– Pengambil per diem
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
Per orang/hari
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.000.00

Catatan :
Biaya per diem adalah ongkos perjalanan auditor KAN, menuju dan kembali dari tempat kegiatan asesmen dilakukan. Surveillance adalah kunjungan pengawasan minimal satu tahun sekali pada Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi untuk menilai dan memantau kesesuaian akreditasinya terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.

Sumber: Ide Bisnis Edisi 05/Oktober 2010.
Sumber gambar : http://www.sentrahelm.com/image-upload/logo_sni.jpg

206 thoughts on “Panduan Mengurus SNI”

  1. Waaah, mestinya biaya pengSNI-an nggak semahal itu. Mahalnya biaya akan membuat UKM atau produsen menjadi ogah-ogahan untuk menSNI-kan produksinya. Kecuali setelah diSNI ada proses lanjut dari pemberi SNI yang dapat mendongkrak pemasaran/ omzet. Dengan mahalnya biaya SNI produsen menjadi enggan untuk mengSNI-kan…

    Reply
  2. Saya memproduksi suatu barang alat ukur untuk mengukur luas suatu bidang tanah dan bermaksud mendaftarkan SNI. Saya belum menemukan alat serupa yang sudah ada SNI nya, sehingga saya tidak tau LSPro nya. Kemana saya harus mendapatkan info?

    Reply
  3. Ternyata njimet dan ribet yah urus SNI, dan biaya nya amat sangat mahal itu aja dr yg ada di daftar udah lumayan biaya nya, belum lagi biaya dapet serifikasi ISO nya gimana mau bersaing harga produk dalem negri klo urusan legalitas mutu produk aja udah di patok biaya luar biasa besar

    Reply
  4. Saya ingin mengolah bahan baku garam dr petani garam selaku produsen untuk diperjualbelikan kepada industri atau konsumsi. …apakah saya bisa menjual hasil petani tsb tanpa adanya SNI atau balai PoM

    Apakah langkah langkah yg saya harus lakukan bila ingin fokus mengolah garam indonesia tsb, sehingga petani bisa di berdayakan dan memberi nilai laba pada masyarakat

    Reply
    • Mohon direplay yg ini pak, karena saya juga berencana melakukan industri kecil seperti ini. Trimakasih.

      Reply
  5. Ass Wr Wb, kami adalah kelompok tani yang mencoba berkonsentrasi merancang alat pertanian yg disesuaikan dgn kebutuhan masyarakat petani. Alhamdulillah sebagian alat sdh ada yg pesan, untuk legalitas formalnya, mohon petunjuk agar kami bisa mendapat sertifikat SNI bagi alat yg kami prosuksi. Terima kasih

    Reply
    • Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Rahmat Hadian. Untuk prosedur pembuatan SNI silahkan mengikuti langkah-langkah yang ada pada artikel di atas, semoga bisa membantu dan salam sukses!

      Reply
  6. Selamat siang,

    Saya ingin membuka usaha makanan beku (olahan daging ayam beku/nugget) skala usaha kecil (dikerjakan sendiri dengan dibantu keluarga), apakah produk tersebut juga harus membutuhkan sertifikat SNI? atau cukup dengan P-IRT?

    Terima kasih sebelumnya

    Reply
    • Selamat siang ibu Ely, terimakasih telah berkunjung di BisnisUKM.com. Untuk ijin P-IRT merupakan salah satu ijin yang bisa diperoleh pelaku industri rumah tangga, sebagai langkah awal ibu bisa mengurus P-IRT ke dinas kesehatan setempat. Selanjutnya agar jangkauan pasar bisnis makanan beku buatan ibu Ely bisa lebih luas lagi, termasuk ke jaringan pasar ritel modern, Ibu bisa melengkapi produk tersebut dengan ijin BPOM. Cara pembuatan BPOM silahkan klik link DISINI, semoga bisa membantu dan salam sukses!

      Reply
  7. Pak kalau urus import besi baja tanpa pengecualian ls ,tuk urus SNI berapa lama saya udh ngajuin dari 4 April 2017 ko lama sekali iya

    Reply

Leave a Comment

Bingung Cari Peluang Usaha?

Yuk Gabung Jadi Agen/ Mitra Waralaba