Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Balikpapan Doortje Marpaung menjelaskan, rencana pendirian rumah pengemasan produk itu telah dipikirkan jauh-jauh hari. Namun, karena terkendala anggaran, realisasi program ini baru bisa masuk pembangunan di tahun 2017.
“Kendala pengembangan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu kan tidak hanya soal marketing, tapi bagaimana produk mereka tampilannya layak untuk dipasarkan. Kami dukung pengembangannya dengan memperbaiki kekurangan ini,” jelas Doortje.
Sejauh ini, Balikpapan telah memiliki satu sentra industri kecil dengan puluhan rumah produksi yang beroperasi, berlokasi di Somber. Namun, Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) difokuskan sebagai sentra produksi tahu tempe.
Sedangkan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) nanti akan diarahkan sebagai sentra produksi berbahan baku hasil laut dan pertanian. Sebab, wilayah Teritip dan sekitarnya memang memiliki potensi pertanian dan perikanan (laut dan tambak) yang cukup besar. Bahkan tak jauh dari Teritip, terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) Manggar.
Doortje mengatakan Kementerian Perindustrian pun telah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan SIKT berikut rumah pengemasannya. Perencanaan pembangunan dianggap sudah cukup matang dan hanya membutuhkan kelengkapan sedikit lagi.
“Kementerian meminta kami untuk mengkaji nanti alat-alat produksi dan pengemasan apa saja yang mau dipasang di Teritip, kemudian siapa sasaran penerima fasilitas-fasilitas industri di sana? Sekarang masih kami susun datanya,” ujar Doortje.
Rencananya, pembangunan SIKT akan menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK). Dia berpendapat berdasarkan site plan, proyek tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Namun, Doortje tak memberi kepastian pada bulan apa rencana pembangunan mulai direalisasikan.
“Kami masih harus lengkapinya kajian untuk alat-alat dan sasaran penerimanya siapa saja. Setelah selesai baru akan mulai pelelangan, pembuatan detail engineering design, dan sebagainya,” ungkapnya.
Lebih jauh, dia mengatakan pengelolaan SIKT nantinya diurus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), sama halnya seperti pengelolaan SIKS. Namun, perempuan berkaca mata ini berpendapat pengelolaan SIKT juga bisa dilakukan dalam bentuk Badan Layanan Usaha Daerah.
Manajer Unit Akses Keuangan dan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Balikpapan Joko Andoko mengungkapkan, kenapa UMKM di Kota Minyak ini kurang berkembang karena kemasannya yang masih belum menarik dan di Balikpapan ini masih minim sentra Industri.
“Selain itu, kekreativitasan pelaku UMKM masih minim. Kemudian, produk UMKM dari Balikpapan ini masih belum jelas. Semua produk ada tapi tidak ada yang fokus satu. Pemerintah bisa mendorong menciptakan produk apa saja unggulan di Balikpapan,” tuturnya.
Sumber