krisis-panganJika pemerintah ingin terlepas dari krisis pangan, bahkan mampu mewujudkan ekspor beras, sudah saatnya penggarapan lahan tanaman padi jangan hanya di Jawa. Perlu mengoptimalkan lahan persawahan di luar Jawa yang belum ditangani secara serius.

Video Praktisi

Kunci Pemasaran Bisnis Kuliner Roti van Java

Membuka lahan pertanian seluas-luasnya di luar Pulau Jawa merupakan solusi dalam mengatasai krisis pangan. Seperti di Merauke kalau digarap serius, daerah ini potensial sebagai lumbung beras. Demikian halnya dengan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara perlu dioptimalkan sebagai lumbung beras.

Jika tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2025 Indonesia harus impor beras 18 juta ton (24 juta ton gabah kering giling (GKG). (E4 -82)).

sebagai contoh, terlepas dari segala kontroversi yang melingkupinya, Israel saat ini berhasil memanfaatkan lahan pertanian yang semula gersang menjadi subur. Keberhasilan Israel membangun sektor pertanian melalui program ekstensifikasi itu tidak dapat dipisahkan dari kerja keras mereka membangun jaringan irigasi.

Bahkan, lebih dari lima dekade, negara yang selalu terlibat konflik berkepanjangan itu banyak terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan program kerja sama pertanian internasional. Keterlibatan kerja sama itu melalui Kementerian Pertanian dan Pusat Pengembangan Masyarakat untuk Kerja Sama Pengembangan Pertanian Internasional (CINADCO).

Tidak dapat dimungkiri, melalui Kibutz—semacam komunitas pertanian yang dirancang dengan pembagian tugas pengelolaan pertanian, pilihan produk yang akan ditanam, pembagian tempat tinggal, dan lokasi pertanian hingga pasar—Israel dapat membangun pertanian yang mandiri.

Ketika pertama kali imigran Yahudi dari seluruh penjuru dunia datang, masih banyak tanah yang gersang di Israel. Sebagian bahkan masih berupa gurun pasir yang kering. Ketersediaan sumber daya air masih menjadi hambatan utama.

Namun, mereka pantang menyerah. Untuk mengubah tanah-tanah marginal itu, mereka membangun saluran pipa air yang panjangnya puluhan kilometer.Air sungai dan danau dari bagian utara Israel ”dipaksa” melintasi pipa-pipa besar itu untuk mengairi lahan pertanian mereka di bagian selatan yang gersang. Salah satu contohnya adalah Negev.

Daerah yang semula gurun itu kini berubah menjadi daerah pertanian yang subur.

Lain kisahnya dengan Indonesia. Bangsa Indonesia saat ini justru menghadapi ancaman krisis lahan pertanian. Puluhan ribu hektar lahan pertanian setiap tahun diokupasi untuk pembangunan jalan, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah toko, pusat jasa, dan permukiman.

Sebenarnya, dari segi topografi, kondisi lahan di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Israel. Setidaknya Indonesia memiliki 25,42 juta hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian, khususnya sawah.

Lahan itu tersebar di Sumatera sekitar 5,18 juta hektar (ha), Bali dan Nusa Tenggara 0,48 juta ha, Kalimantan 5,4 juta ha, Sulawesi 1,93 juta ha, Maluku-Papua 8,0 juta ha, dan di Jawa 4,3 juta ha.Dari potensi lahan itu, baru 8,5 juta ha yang dimanfaatkan.

Selebihnya masih terkendala masalah infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, tenaga kerja penggarap, dan kendala paling serius, yaitu tidak adanya kesungguhan pemerintah.

Sebenarnya, keberhasilan Indonesia melakukan ekstensifikasi pertanian pada era Orde Baru tidak lepas dari keberhasilan program transmigrasi. Di mana perpindahan penduduk menjadi modal kerja utama sektor pertanian di luar Jawa.

Namun, kebijakan transmigrasi itu sekarang tidak lagi berjalan. Masyarakat pun terkonsentrasi di Jawa. Sekitar 80 persen dari penduduk Sumatera yang bermigrasi, mereka menuju ke Jawa. Begitu pula 90 persen dari penduduk Kalimantan yang bermigrasi, mereka menuju ke Jawa.

Dengan begitu, lahan-lahan pertanian baru tidak akan tercipta. Pertanian semakin dijauhi. Kalaupun ada pencetakan sawah baru, sangat kecil.

Lemahnya komitmen pemerintah melakukan ekstensifikasi pertanian tampak dari kebijakan berbagai program subsidi sektor pertanian yang hanya fokus ke Jawa. Produktivitas tanaman padi di Papua, misalnya, hanya 2,9 ton per ha, Sulawesi Tenggara 3,7 ton, Kalimantan Tengah 2,5 ton, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat 2,8 ton, Riau 3,0 ton, serta Jambi dan Sumatera Selatan 3,3 ton.

Namun, program peningkatan produktivitas tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai, justru terfokus di Pulau Jawa. Misalnya, bantuan benih unggul, pembiayaan pertanian, permodalan, dan perbaikan infrastruktur pertanian lebih banyak di Pulau Jawa. Lalu untuk apa semua itu?

Yang terjadi kemudian, peningkatan produksi tidak banyak berarti. Bantuan subsidi pupuk dan benih yang setiap tahun diberikan senilai lebih dari Rp 10 triliun hanya mampu mendongkrak produktivitas padi di Jawa rata-rata 500 kuintal per ha.

Dengan kata lain, ratusan triliun anggaran dan subsidi sektor pertanian tidak mampu mempercepat laju pembangunan ekonomi bangsa. Padahal, bila fokus pembangunan pertanian dialihkan ke luar Pulau Jawa, dana pemerintah sebesar itu akan mampu meningkatkan produktivitas pangan dua sampai tiga kali lipat.

Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru, penyebaran penduduk, serta pertumbuhan ekonomi yang benar-benar kuat karena ditopang pembangunan sektor riil.

Selain itu, perlu adanya perbaikan moral para birokrat dan pengusaha. Perlu adanya perbaikan moral birokrat dan pengusaha serta memindahkan areal pertanian dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Sedangkan di Jawa digunakan untuk basis industri yang bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Masalah krisis pangan sebenarnya tidak perlu terjadi di Indonesia yang tanahnya subur dan banyak SDM-nya, namun karena salah urus, soal kebijakan yang dilakukan birokrat menjadikan Indonesia terjebak dalam krisis pangan.

Ironisnya, beberapa kebijakan pemerintah dan pengusaha cenderung memerah rakyat dan lebih kejam dari penjajah pada jaman dulu.

Jadi, membuka lahan di luar Jawa bisa mengatasi krisis pangan sekaligus menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Siapa berminat?