Potensi, Masalah & Solusi Perikanan Tangkap Kalimantan Barat

perikanan-tangkap-kalimantan-baratSektor perikanan tangkap di propinsi Kalimantan Barat sampai saat ini masih memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan sektor perikanan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena :

(1) Potensi sumberdaya perikanan laut maupun perairan umum Kalimantan Barat cukup besar, (2) Penduduk Kalimantan Barat sebagian besar tinggal di daerah pesisir sehingga pada umumnya mereka memilih profesi sebagai nelayan serta (3) pengetahuan tentang pembudidayaan ikan yang dimiliki masyarakat pesisir pada umumnya masih sangat terbatas.

Melimpahnya sumberdaya ikan laut dan semakin terbukanya akses pasar bagi komoditas hasil perikanan di Propinsi Kalimantan Barat telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan terutama pemilik kapal.

Dan tidak terasa, sudah lebih dari dua dasa warsa perkembangan sektor perikanan tangkap memberikan andil cukup besar bagi pembangunan ekonomi propinsi Kalimantan Barat.

Sumber Daya Ikan & Daerah Perlindungan Laut

Pengelolaan sumberdaya perikanan (SDI) berbasis kawasan dan pembentukanan Daerah Perlindungan Laut (DPL) merupakan salah satu model untuk mengoptimalkan pengelolaan dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai aspek seperti ekologi, ekonomi dan sosial.

Model pengelolaan ini didasari bahwa setiap wilayah perairan laut mempunyai karakteristik ekologi, ekonomi dan sosial yang berbeda, oleh karena itu penanganannya juga memerlukan pendekatan yang berbeda.

Sumberdaya perikanan di perairan laut Kalimantan Barat dapat dikelompokan menjadi;

  1. SDI di kawasan muara sungai.
  2. SDI di perairan pantai.
  3. SDI di perairan lepas pantai.
  4. SDI di wilayah terumbu karang dan pulau-pulau kecil.

Di kawasan daerah perlindungan laut (DPL) ini semua nelayan dan masyarakat umum dilarang masuk dengan alasan apapun karena dikhawatirkan dapat mengganggu dan merusak habitat dan sumberdaya ikan yang hidup didalamnya.

Daerah perlindungan laut diperlukan tidak hanya untuk melindungi habitat dan berkembang biaknya sumberdaya ikan pada suatu kawasan perairan, akan tetapi secara ekonomi juga akan menjamin bahwa sumberdaya ikan hasil tangkapan nelayan berkualitas baik dengan volume yang stabil.

Dari aspek sosial keberadaan DPL akan menjamin penyerapan tenaga kerja karena gejala overfishing dapat dihindarkan dan menghindari terjadinya konflik antar nelayan karena DPL memiliki batas-batas wilayah pengelolaan yang jelas.

Masalah Ekonomi dan Permodalan

Untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal dan lestari masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, terutama menyangkut permodalan yang belum kondusif bagi investasi usaha penangkapan ikan di Kalimantan Barat.

Sistem perizinan dinilai juga kurang efisien dan cenderung mempersulit. Dalam pembangunan perikanan masa depan, orientasi kerakyatan terutama di masa tuntutan reformasi harus menjadi tumpuan dalam mencapai target.

Untuk ke arah itu, maka kegiatan perikanan rakyat seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Pemberdayaan perikanan rakyat (nelayan) melalui dukungan kelembagaan dan permodalan merupakan solusi strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Mengingat profil masyarakat nelayan Kalimantan Barat pada umumnya masih berada pada tingkat dan posisi yang memprihatinkan, maka dipandang perlu adanya program-program kemitraan yang dapat secara langsung menyentuh pada kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan.

Oleh karena koperasi sampai saat ini belum banyak memainkan peran, termasuk rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana-dana program pemberdayaan, maka sistem kemitraan sangat diperlukan dari berbagai pihak dengan pola saling menguntungkan.

Pola Kemitraan

Salah satu pola kemitraan yang dapat dikembangkan adalah dengan sistim pola inti rakyat dimana pengusaha sebagai mitra pembina dan nelayan sebagai mitra binaan. Program kemitraan seperti ini, dipandang dapat dikembangkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana

Selain itu pola tersebut dapat membantu modal kerja nelayan, pembinaan managemen usaha, pemasaran, adopsi teknnologi tepat guna dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang memihak pada nelayan tanpa merugikan mitra pembina.

Dalam mengembangkan program kemitraan seperti ini, pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dengan memberikan perlindungan dan jaminan keberpihakan kepada kelompok nelayan melalui program kerjasama tersebut sehingga dapat berlangsung langgeng dan berkembang dengan baik.

Masalah pemasaran juga merupakan bagian yang sangat penting bagi usaha penangkapan ikan, berkaitan dengan sifat ikan itu sendiri yang mudah mengalami proses pembusukan (perishable food).

Untuk menjaga tingkat kesegaran ikan yang dihasilkan oleh nelayan agar sampai pada tingkat konsumen dengan kualitas mutu yang baik, maka prinsip-prinsip dasar penanganan ikan dengan mata rantai dingin (cold chain) mutlak diperlukan dengan dukungan prasarana yang memadai kepada nelayan.

Tuan Rumah di Laut Sendiri

Ada satu prinsip yang harus dipegang dalam kebijakan perikanan dan kelautan saat ini dan yang akan datang bahwa “Bagaimanapun juga nelayan Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah di lautnya sendiri”.

Untuk mencapai hal tersebut, maka harus diupayakan mentransformasi para nelayan tradisional di Kalimantan Barat menjadi nelayan modern yang tangguh untuk memanfaatkan semua potensi sumberdaya ikan yang ada.

Selain itu dapat memainkan peran ganda dalam membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai praktek ilegal yang dilakukan di laut, terutama oleh nelayan-nelayan kapal asing yang masih berseliwuran menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dapat dihentikan.

Harapan-harapan tersebut memang tidaklah mudah tercapai dengan berbagai macam permasalahan mendasar yang masih tersimpan. Namun dengan keyakinan dan kekuatan yang digalang dari semua pihak, maka sumberdaya perikanan laut Indonesia khususnya di Kalimantan Barat dengan keanekaragaman (diversity) yang melimpah dengan jumlah stok yang sangat besar akan tetap memberi harapan dan peluang yang sangat terbuka lebar untuk mewujudkannya.

(sumber gambar : www.kompas.com)

Komentar ditutup.